Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Prov. Kalteng H. Darliansjah menerima kehadiran Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kab. Kobar) Hepy beserta rombongan di Aula Dislutkan Prov. Kalteng pada hari ini, Selasa (15/02/2022) pagi. Kehadiran Kadiskan Kab. Kobar ini dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Perda Prov. Kalteng Nomor 4 Tahun 2019 dan Perda Kab. Kobar Nomor 15 Tahun 2021 tentang Retribusi Tempat Pelelangan.
Pada kesempatan ini Kadislutkan Prov. Kalteng yang didampingi oleh Sekretaris Dinas Yuliani, Kepala Bidang Perikanan Tangkap H. Arief Rakhman Fauzi, Plt. Kepala UPT. Pelabuhan Perikanan Kumai Enny Hartini, dan Kepala Seksi Usaha Perikanan Tangkap Frans C. Lampe sangat menyambut baik kehadiran Kepala Diskan Kab. Kobar beserta rombongan.
H. Darliansjah menyampaikan, “Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi terhadap kegigihan Kadiskan Kab. Kobar beserta rombongan untuk meningkatkan sinergitas kita untuk membangun kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah khususnya di Kotawaringin Barat karena dalam mebangun kelautan dan perikanan ini tidak bisa kita bekerja sendiri tetapi kita harus saling bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, dan selamat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya Dinas Perikanan yang telah mampu mewujudkan Peraturan Daerah Kab. Kobar Nomor 15 Tahun 2021 tentang Retribusi Tempat Pelelangan.”
Di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentang retribusi jasa usaha ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2019. Dalam Perda ini diatur salah satu tentang pengelolaan UPTD, yaitu jasa lelang penjualan ikan sebesar 0,90% per transaksi dan jumlah transaksi jual-beli dalam rupiah sebesar 1,35% per transaksi. Untuk itu, melalui adanya pertemuan ini diharapkan dapat dilakukan sinkronisasi terkait implementasinya di lapangan dengan konsep Dislutkan Prov. Kalteng dan Diskan Kab. Kobar mampu bersinergi agar berdampak pada optimalnya retribusi baik untuk Kalimantan Tengah maupun untuk Pemda Kab. Kobar. Berkenaan dengan itu maka harus dirumuskan implementasi di lapangan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien dengan membentuk Tim Perumus Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pelabuhan Perikanan Kumai.
Kadiskan Kab. Kobar didampingi oleh Kabid. Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan Manis Suharjo, Kabid. Pengembangan Usaha Perikanan Hj. Zahratul Wardiyah, Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Taufik, dan Analis Akuakultur Nani Nurhidayati menyampaikan bahwa perlu adanya kesepakatan terkait pelaksanaan perda tentang retribusi pelelangan ikan ini.
“Kedatangan kami dalam rangka menyinkronkan kegiatan pelelangan ikan karena kegiatan pelelangan ikan ini kita tidak bisa berjalan sendiri karena menyangkut ketentuan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah masing-masing. Sedangkan regulasi sudah ada baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten sehingga perlu disepakati tentang pelaksanaannya,” ucap Hepy.
Hepy menambahkan, “Perlu kami sampaikan bahwa target kita pada tahun ini kita sudah melaksanakan pelelangan. Oleh sebab itu maka harus dilaksanakan sosialisasi terkait pemungutan retribusi ini kepada nelayan dan para pelaku usaha perikanan sebagai turunan dari adanya perda retribusi dengan menggabungkan Perda Prov. Kalteng Nomor 4 Tahun 2019 dengan Perda Kab. Kobar Nomor 15 Tahun 2021 tentang Retribusi Tempat Pelelangan.”
Menyambut baik keinginan dari Kadiskan kab. Kobar, Kadislutkan Prov. Kalteng H. Darliansjah mengarahkan agar dalam menangani masalah pelelangan ikan ini agar dapat dibentuk Tim Perumus Pengelolaan TPI dari Diskan Kab. Kobar dan Dislutkan Prov. Kalteng. Tim Perumus inilah yang akan menyiapkan perjanjian kerja sama tentang pengelolaan TPI di kawasan Pelabuhan Perikanan. Dalam perjanjian kerja sama ini mengatur tentang mekanisme dan tata kelola TPI.
“Semoga Perjanjian Kerja Sama ini dapat segera selesai dirumuskan sehingga bisa segera dibentuk Tim Satgas yang menangani pelelangan ikan ini sehingga diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik dan profesional agar implementasi terhadap Perda Prov. Kalteng Nomor 4 Tahun 2019 dengan Perda Kab. Kobar Nomor 15 Tahun 2021 ini dapat terlaksana dengan efektif dan efisien,” tutup H. Darliansjah. (Tin/LS)